Proses nasionalisasi ini dimulai secara spontan melalui aksi buruh pada Desember 1957 dan diresmikan melalui UU No. 86 Tahun 1958. Sekitar 700 perusahaan Belanda diambil alih dan menjadi cikal bakal banyak BUMN raksasa yang kita kenal hari ini.
Berikut adalah rincian sektor dan perusahaan besarnya:
1. Perbankan dan Keuangan
Sektor ini yang paling vital untuk memutus ketergantungan moneter.
- De Javasche Bank: Dinonaktifkan status swastanya dan sepenuhnya menjadi Bank Indonesia (BI).
- Nederlandsch-Indische Handelsbank (NIHB): Menjadi Bank Dagang Negara (BDN) (sekarang bagian dari Bank Mandiri).
- Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM): Menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) (sekarang bagian dari Bank Mandiri).
- Escomptobank: Menjadi Bank Dagang Negara (sekarang bagian dari Bank Mandiri).
2. Transportasi dan Logistik
Langkah ini diambil untuk menguasai jalur distribusi antar-pulau.
- Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM): Perusahaan pelayaran raksasa ini dinasionalisasi menjadi PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI).
- Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) - Interinsulair Bedrijf: Menjadi maskapai Garuda Indonesian Airways (GIA).
- Staatsspoorwegen (SS): Menjadi Djawatan Kereta Api (DKA), yang kini adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI).
3. Perkebunan (The Big Five)
Belanda memiliki lima perusahaan dagang raksasa yang menguasai ekspor komoditas dunia. Semuanya diambil alih dan menjadi cikal bakal PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
- Internatio: (Internationale Crediet- en Handelsvereniging Rotterdam).
- Lindeteves: Menjadi perusahaan teknik/konstruksi.
- Borsumij: (Borneo Sumatera Maatschappij).
- Geo Wehry.
- Jacobson van den Berg.
4. Industri Energi dan Manufaktur
- Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM): Aset-asetnya (kilang dan sumur) secara bertahap diambil alih dan menjadi bagian dari Permina, yang kini dikenal sebagai PT Pertamina.
- Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij (NIGM): Menjadi perusahaan gas dan listrik, cikal bakal Perusahaan Gas Negara (PGN) dan sebagian aset PLN.
- Heinekens Bierbrouwerij Maatschappij: Menjadi PT Multi Bintang Indonesia (masih beroperasi namun kepemilikan kembali ke sektor privat).
5. Komunikasi dan Media
- Aneta (Algemeen Nieuws-en Telegraaf-Agentschap): Kantor berita Belanda ini diambil alih dan digabungkan ke dalam Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Dampaknya:
Nasionalisasi ini membuat hubungan ekonomi Indonesia-Belanda terputus total selama hampir satu dekade. Indonesia berhasil menghapus beban bunga utang 4,3 miliar Gulden tersebut, namun harus menghadapi tantangan besar dalam mengelola manajemen perusahaan-perusahaan tersebut tanpa tenaga ahli dari Belanda
Nasionalisasi ini membuat hubungan ekonomi Indonesia-Belanda terputus total selama hampir satu dekade. Indonesia berhasil menghapus beban bunga utang 4,3 miliar Gulden tersebut, namun harus menghadapi tantangan besar dalam mengelola manajemen perusahaan-perusahaan tersebut tanpa tenaga ahli dari Belanda
Pada masa nasionalisasi (1957–1958), struktur ekonomi Indonesia berubah drastis dari "ekonomi kolonial" menjadi "ekonomi nasional". Saat itu, hampir tidak ada orang Indonesia yang menjadi pemegang saham di perusahaan-perusahaan besar Belanda karena sistem kolonial memang membatasi pribumi di level buruh atau pegawai rendah.
Namun, muncul kelompok "Orang Kaya Baru" yang disebut sebagai Kaum Borjuis Nasional. Mereka adalah pengusaha yang didorong oleh pemerintah melalui Program Benteng (pemberian lisensi impor khusus pribumi).
Berikut adalah tokoh-tokoh kaya dan berpengaruh pada era tersebut:
1. Hasjim Ning (Raja Mobil Indonesia)
Keponakan Mohammad Hatta ini adalah pengusaha otomotif paling sukses. Melalui perusahaan Indonesia Service Station, ia menjadi importir mobil-mobil Amerika dan Eropa. Beliau dianggap sebagai salah satu orang terkaya di era Soekarno yang murni berangkat dari jalur swasta.
2. Dasaad (Dasaad Musin Concern)
August Musin Dasaad adalah sahabat dekat Soekarno. Perusahaannya, Dasaad Musin Concern, memegang lisensi impor tekstil, alat teknik, hingga pesawat terbang. Ia adalah contoh nyata pengusaha "Benteng" yang berhasil membangun konglomerasi sebelum istilah itu populer.
3. Teuku Markam (Penyumbang Emas Monas)
Saudagar asal Aceh ini adalah pemilik PT Karkam. Kekayaannya melonjak karena kedekatannya dengan militer dan Soekarno. Ia memegang hak eksklusif impor barang-barang kebutuhan militer dan proyek-proyek besar negara. Dialah yang menyumbangkan 28 kg emas untuk puncak Monas.
4. Soedarpo Sastrosatomo (Raja Kapal)
Mantan diplomat yang beralih menjadi pengusaha. Ia mendirikan PT Samudera Indonesia setelah melihat kekosongan armada pelayaran pasca-nasionalisasi perusahaan Belanda (KPM). Ia berhasil mengambil alih ceruk pasar distribusi logistik antar-pulau.
5. TD Pardede (Raja Tekstil)
Tumpal Dorianus Pardede adalah pengusaha asal Sumatera Utara yang merajai industri tekstil dan perkebunan. Di masa transisi ini, ia memanfaatkan nasionalisasi aset perkebunan Belanda di Sumatera untuk memperluas imperium bisnisnya (Pardede Hall, klub bola, hingga hotel).
6. Haji Bilal (Pengusaha Batik Yogyakarta)
Di sektor tradisional yang tidak tersentuh perusahaan Belanda, pengusaha batik di Yogyakarta dan Solo seperti Haji Bilal tetap menjadi orang-orang kaya lama yang menguasai peredaran uang tunai dalam jumlah besar di masyarakat.
Catatan Penting: Saham Milik Siapa?
Setelah nasionalisasi 1958, saham-saham perusahaan Belanda tidak dibagikan ke perorangan Indonesia, melainkan:
- Dikuasai Negara: Menjadi BUMN yang dikelola oleh pihak militer atau birokrat.
- Yayasan Militer: Banyak aset perkebunan dan pabrik yang pengelolaannya diberikan kepada yayasan di bawah kendali AD, AL, atau AU untuk membiayai operasional mereka karena APBN saat itu sangat terbatas.
Transisi ini memunculkan fenomena "Manajer Militer", di mana perwira-perwira TNI tiba-tiba harus duduk di kursi direksi menggantikan orang Belanda, yang di kemudian hari melahirkan kelas elit baru di Indonesia.
Peralihan aset-aset Belanda ke tangan negara pada tahun 1957–1958 melahirkan fenomena "Perwira Manajer". Karena saat itu Indonesia kekurangan tenaga ahli sipil untuk mengelola perusahaan raksasa, KSAD Jenderal A.H. Nasution memerintahkan para perwira militer untuk mengisi posisi direksi melalui Badan Kerja Sama Militer-Sipil.
Beberapa nama perwira yang menjadi tokoh kunci dalam sejarah manajemen BUMN kita antara lain:
1. Ibnu Sutowo (Permina / Pertamina)
Inilah sosok "manajer militer" paling fenomenal. Awalnya seorang dokter militer dengan pangkat Letkol, ia ditunjuk mengelola PT Permina (bekas perusahaan minyak Belanda, BPM). Di bawah kepemimpinannya, Permina berkembang pesat menjadi raksasa minyak dunia, meskipun kemudian didera skandal utang besar pada 1970-an.
2. Soedjono Hoemardani
Ia adalah perwira yang mengelola banyak aset nasionalisasi di Jawa Tengah. Di kemudian hari, ia menjadi asisten pribadi Presiden Soeharto urusan ekonomi dan merupakan salah satu arsitek kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang (terutama di sektor otomotif).
3. Umar Wirahadikusumah (PELNI & Keuangan)
Sebelum menjadi Wakil Presiden, ia pernah terlibat dalam pengawasan dan stabilisasi perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di wilayah Jakarta (Kodam Jaya). Militer berperan besar memastikan aset seperti PELNI tetap berjalan untuk logistik nasional.
4. Mayor Jenderal Achmad Tirtosudiro (BULOG)
Meskipun BULOG dibentuk sedikit setelah masa nasionalisasi puncak, ia merupakan tipe manajer militer yang ditugaskan mengelola stabilitas pangan (beras) menggunakan struktur komando militer untuk menggantikan jaringan distribusi pengusaha Belanda dan Tionghoa yang terputus.
5. Jenderal Soeharto (Mandat Ekonomi di Jawa Tengah)
Saat menjabat Pangdam Diponegoro, Soeharto membentuk berbagai yayasan militer yang mengelola aset-aset lokal pasca-nasionalisasi untuk mencukupi kesejahteraan prajurit. Model pengelolaan "bisnis militer" ini kemudian ia bawa ke tingkat nasional saat menjadi Presiden.
Mengapa Militer yang Dipilih?
- Struktur Komando: Pemerintah menganggap militer paling siap secara organisasi untuk mengamankan aset dari sabotase atau pemogokan buruh kiri (PKI).
- Kedaulatan: Menghindari aset jatuh kembali ke tangan asing atau pengusaha swasta yang dianggap tidak loyal pada revolusi.
- Pendanaan Mandiri: Karena APBN sangat minim, perusahaan hasil nasionalisasi diharapkan bisa membiayai operasional TNI (disebut sebagai dana non-budgeter).
Fenomena ini adalah awal dari apa yang disebut para peneliti sejarah (seperti Richard Robison) sebagai "Kapitalisme Birokrasi", di mana kekuasaan politik, militer, dan bisnis menyatu dalam satu tangan.
Kapitalisme Birokrasi (sering disebut Bureaucratic Capitalism atau di Indonesia populer dengan istilah Kabir) adalah sistem ekonomi di mana pejabat pemerintah atau militer menggunakan kekuasaan negara dan jabatan birokrasi mereka untuk membangun serta memperluas kekayaan pribadi maupun kelompok.
Dalam konteks sejarah Indonesia, istilah ini lahir saat proses nasionalisasi perusahaan Belanda (1957–1958). Berikut adalah ciri-ciri dan mekanisme kerjanya:
1. Jabatan Publik sebagai Modal Bisnis
Alih-alih modal uang, para "kapitalis" ini menggunakan wewenang jabatan. Mereka tidak membangun bisnis dari nol, melainkan mengelola perusahaan negara (BUMN) yang sudah ada namun memperlakukannya seperti milik pribadi atau organisasi (misalnya untuk membiayai yayasan militer).
2. Monopoli dan Proteksi Negara
Para kapitalis birokrasi mendapatkan keuntungan bukan karena persaingan pasar yang sehat, melainkan melalui:
- Lisensi Eksklusif: Hanya mereka yang boleh mengimpor atau mengekspor barang tertentu.
- Akses Kredit Mudah: Mendapatkan pinjaman besar dari bank pemerintah tanpa agunan yang layak karena faktor jabatan.
- Proteksi Hukum: Kebijakan negara dibuat sedemikian rupa untuk melindungi bisnis kelompok tersebut dari saingan swasta murni.
3. Peran "Cukong" atau Mitra Swasta
Karena pejabat birokrasi/militer seringkali tidak memiliki keahlian teknis dagang, mereka biasanya bekerja sama dengan pengusaha swasta (seringkali dari kalangan etnis Tionghoa pada masa itu). Pejabat memberikan "fasilitas dan keamanan", sementara pengusaha menjalankan "operasional bisnis". Hubungan inilah yang menjadi akar dari sistem Kronisme.
4. Sejarah Istilah di Indonesia
Istilah ini sangat populer digunakan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1960-an untuk menyerang para perwira militer yang menjadi direktur di perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi. PKI menuduh para perwira ini sebagai penghambat revolusi karena mereka hidup mewah dari hasil mengelola aset negara, sementara rakyat tetap miskin.
5. Dampak Jangka Panjang
Sistem kapitalisme birokrasi ini menciptakan struktur ekonomi yang tidak efisien:
- Korupsi Sistemik: Perusahaan negara sering merugi karena dananya bocor untuk kepentingan politik atau pribadi pengelolanya.
- Hambatan Investasi: Pengusaha swasta murni yang jujur sulit berkembang karena kalah bersaing dengan mereka yang punya "jalur belakang" ke birokrasi.
Meskipun istilah ini berasal dari era 1950-an, banyak ahli ekonomi seperti Richard Robison dalam bukunya "Indonesia: The Rise of Capital" berpendapat bahwa pondasi kapitalisme birokrasi inilah yang kemudian membesar dan menjadi sistem KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di era Orde Baru hingga pengaruhnya masih terasa di era reformasi.
Dalam sejarah ekonomi Indonesia, istilah Cukong merujuk pada pengusaha (mayoritas dari etnis Tionghoa) yang menjadi mitra strategis bagi para pejabat birokrasi atau militer. Hubungan ini bersifat simbiosis mutualisme: pengusaha menyediakan modal dan keahlian dagang, sementara pejabat menyediakan lisensi, keamanan, dan akses politik.
Berikut adalah beberapa nama besar yang menjadi tokoh kunci dalam sejarah kemitraan ini:
1. Liem Sioe Liong (Sudono Salim)
Inilah sosok "Cukong" paling legendaris dalam sejarah Indonesia.
- Mitra: Soeharto.
- Awal Hubungan: Dimulai sejak tahun 1950-an di Jawa Tengah (Kodam Diponegoro), di mana Liem membantu menyediakan logistik (pangan, obat-obatan, dan pakaian) untuk pasukan yang dipimpin Soeharto.
- Hasilnya: Melalui dukungan politik Orde Baru, Liem membangun Grup Salim (Indofood, BCA, Indocement) yang menjadi konglomerasi terbesar di Indonesia.
2. Bob Hasan (The Kian Seng)
Dikenal sebagai "Raja Hutan", ia adalah anak angkat dari Jenderal Gatot Subroto (mentor Soeharto).
- Mitra: Soeharto dan elit militer lainnya.
- Peran: Ia mengelola konsesi hutan (HPH) dalam skala masif. Ia bertindak sebagai jembatan antara kepentingan bisnis militer dengan pasar ekspor kayu internasional.
- Posisi: Pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di akhir era Orde Baru.
3. William Soeryadjaya (Tjia Kian Liong)
Pendiri Astra International.
- Konteks: Meskipun lebih dikenal sebagai pengusaha profesional, di awal masa Orde Baru, Astra mendapatkan momentum besar melalui kemitraan dalam proyek otomotif nasional yang sangat bergantung pada kebijakan lisensi dari birokrasi pemerintah.
- Warisan: Menjadikan Astra sebagai standar manajemen korporasi modern di Indonesia.
4. Tek Giok (Thung Tek Giok)
Pada masa transisi nasionalisasi (era Soekarno), ia adalah salah satu pengusaha yang bekerja sama dengan elit militer untuk mengelola aset-aset distribusi barang yang ditinggalkan Belanda, terutama di sektor logistik dan perdagangan kebutuhan pokok.
Mengapa Kemitraan Ini Terjadi?
Ada alasan struktural mengapa pejabat (birokrat/militer) membutuhkan para cukong ini:
- Keahlian Teknis: Perwira militer yang mendadak jadi manajer BUMN tidak mengerti cara membaca neraca keuangan atau jalur distribusi pasar, sehingga mereka butuh pengusaha yang sudah berpengalaman.
- Jaringan Internasional: Para pengusaha ini memiliki koneksi dagang ke Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok yang sangat dibutuhkan untuk ekspor-impor.
- Fleksibilitas Dana: Uang dari perusahaan negara sering kali "kaku" karena aturan birokrasi. Dengan bermitra dengan swasta, para pejabat bisa mendapatkan dana tunai yang lebih fleksibel untuk kepentingan operasional organisasi atau politik (dana non-budgeter).
Istilah ini sekarang telah mengalami pergeseran makna menjadi Oligarki, di mana konsentrasi kekayaan dan kekuasaan politik masih terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang.
